REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan pola pelat nomor kendaraan genap-ganjil untuk mengatasi kemacetan diragukan oleh Partai Gerindra. Padahal, Gerindra merupakan partai pendukung yang mengusung Jokowi untuk maju menjadi gubernur.

‘’Usulan Gubernur DKI Jakarta  untuk penerapan sistem ganjil-genap kendaraan di Jakarta perlu dikaji ulang,’’ kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Jumat (28/12).

Menurutnya, sistem itu tak akan dapat mengatasi kemacetan. Ini lantaran, banyak negara yang sudah terbukti gagal menjalankan kebijakan tersebut. Fadli menyebut Athena, Yunani (sejak 1982), Meksiko City (1989), Beijing, Cina (sejak 2008), Sao Paulo, Brasil (sejak 1997), dan Bogota, Kolombia (sejak 2000).

Hampir di semua kota itu, kata dia, menunjukkan hasil negatif. Pengalaman di Athena, Meksiko City, dan Beijing menunjukkan efek positif sementara. Itu pun hanya 2-5 persen berkontribusi mengurangi volume kendaraan pada saat jam sibuk. 

Namun, pada jangka panjang kebijakan ini justru mendorong masyarakat membeli  kendaraan baru. Alhasil, jumlah mobil meningkat. ‘’Perlu diingat bahwa kelas menengah punya opsi ini, bukan beralih ke kendaraan umum.  Efeknya menimbulkan kemacetan di luar kota yang tak menerapkan kebijakan ganjil genap,’’ tambah dia.

Meksiko City, Bogota, dan Beijing, kata Fadli, memang masih menerapkan kebijakan ganjil-genap. Namun di kota tersebut transportasi publik relatif bagus. Berbeda dengan Jakarta yang memiliki transportasi publik yang belum memadai. 

Yang muncul bisa tambah semrawut, kata Fadli. Karena penerapan kebijakan ganjil-genap ketika transportasi umum belum memadai hanya memicu pembelian kendaraan tambahan. 

‘’Kebijakan ganjil-genap ini sebaiknya diurungkan saja. Sudah terbukti gagal kenapa mau ditiru,’’ papar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika