REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Pemda DKI untuk menghapuskan BBM bersubsidi, seperti premium, di Jakarta merupakan hal yang tak mungkin. Ini ditegaskan Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, Kamis (27/12).

"Tidak mungkin dilakukan," ujarnya. Selain penerapannya yang sulit, hal ini bisa berdampak riskan seperti memicu konflik sosial.

Pelarangan di Jakarta, misalnya, akan membuat membanjirnya antrean pelanggan di SPBU di kawasan penyangga Jakarta, seperti di Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Selain itu, masalah ini juga akan memberatkan kendaraan umum yang ada di ibu kota. "Di dalam DKI Jakarta masih ada Bajai, ada Metro Mini, ada Ojeg, masa dia harus beli BBM subsidi ke luar kota dulu," katanya lagi.

Kalau dibiarkan begitu saja, penghapusan BBM bersubsidi ini mungkin saja bisa menyebabkan konflik sosial di masyarakat seperti Kutai Barat, saat BBM bersubsidi dibatasi. "Itu yang kami takutkan, jangan sampai kasus itu terulang," katanya.

Meski demikian, Rudi mengaku tetap ada cara efektif untuk menekan laju konsumsi BBM bersubsidi, yakni dengan kenaikan harga. Ia menilai, dengan cara in,i penghematan akan besar sedangkan risiko yang ditanggung amat kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika