REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan dana sebesar 10 triliun untuk program penanganan  banjir di wilayah DKI Jakarta hingga 2017.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Moh. Hasan mengatakan untuk seluruh program pelaksanaan penanganan banjir membutuhkan dana sekitar 6,9 triliun itu belum ditambah dengan biaya normalisasi Kali Krukut, Cipinang Hulu dan Ciliwung Hulu. Belum lagi ditambahkan dengan anggaran pembebasan tanah.

''Kurang lebih istilah kata masih 10 triliun lah'', ujarnya pada /Republika/, Kamis (27/12).

Untuk dananya sendiri, akan ditanggung separuh oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, seperti program-program yang telah jalan lebih dulu. Hasan mengingatkan seperti pada program Banjir Kanal Timur dan PAS, dananya ditanggung separuh oleh Pemprov, separuh lagi Pusat. Pemprov lebih ke pengurusan pembebasan tanah.

Kementerian PU juga mengalokasikan dana untuk program jangka pendek sebesar lima hingga enam miliar per tahunnya. Alokasi program jangka pendek itu termasuk pengerukan endapan sungai. Begitupun dengan pengadaan, floating, dam plat, dan alat pengeruk sungai, termasuk pompa yang kapasitasnya 150-400 meter per detik. 

Hasan mengaku dana penanganan terbesar untuk banjir diberikan pada DKI Jakarta, Citarum dan Bengawan Solo. Untuk Citarum sendiri telah ada program sepanjang sungai sejauh 140 kilometer dengan anggaran Rp 1,3 triliun yang masih berjalan hingga sekarang. Program ini ditargetkan akan selesai pada akhir 2013 dengan progress pelaksanaan 60 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika