REPUBLIKA.CO.ID,JAMBI--Sedikitnya 2.000 rumah warga di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi diterjang banjir dengan kedalaman antara satu hingga dua meter.
"Sekitar pukul 09.30 WIB tadi pagi banjir tiba-tiba datang dan merendam rumah warga," ujar Rika, seorang bidan di Desa Badaro, Muarabungo, Kabupaten Bungo, Selasa (25/12).
Bahkan, kata Rika, akibat banjir itu, jalan lintas desa di daerah itu sempat terputus karena tingginya air.
Tidak hanya itu, sejumlah warga, anak sekolah maupun mahasiswa yang ingin menuju Desa Bedaro terpaksa berbalik arah ke Kota Bungo karena tingginya air.
Camat Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Mahli mengatakan, ada tiga kecamatan di Bungo yang terendam banjir sejak Selasa dinihari tadi.
Tiga kecamatan itu di antaranya adalah Kecamatan Muko Muko Bantin VII, Kecamatan Rantau Pandan, dan Kecamatan Batin III Ulu.
"Ketinggian air antara satu hingga dua meter lebih. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah, Puskesmas dan masjid begitu juga lahan pertanian dan perkebunan," jelas Mahli.
Kerugian, kata Mahli, belum bisa dipastikan, namun yang jelas mencapai ratusan juta rupiah. Empat ton benih di kecamatan juga hilang, padahal baru saja disemai.
Akibat banjir tersebut, rombongan Bupati Bungo Sudirman Zaini sempat terjebak tidak bisa melintas karena tingginya air menuju Desa Bedaro.
"Tahap pertama kami akan turunkan seluruh tim yang ada. Begitu juga alat berat untuk membantu warga, mengingat ada laporan longsor di Kecamatan Batin III Ulu," kata Bupati Bungo Sudirman Zaini.
Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, beberapa daerah yang sudah dilanda banjir di antaranya adalah Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Kota Jambi dan Muarojambi.
Banjir tersebut juga menyebabkan dua orang meninggal di Merangin belum lama ini.
Sejumlah aktifis lingkungan di daerah itu menilai, banjir lebih diakibatkan eksploitasi lahan dan hutan secara berlebihan, khususnya di kawasan hulu Sungai Batanghari yang merupakan kawasan resapan air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika