REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tahun 2012, Indonesia telah menjelma menjadi pangsa pasar perederan narkoba yang kian dilirik oleh sindikat narkoba. Tercatat ada 26.561 kasus tindak pidana Narkoba dengan 32.892 pelaku diamankan sepanjang tahun 2012 ini.
Dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba, Brigjen Arman Depari, Indonesia telah dianggap sebagai target peredaran Narkoba tipe ATS ((Amphetamine Type Simultan yang terdiri dari sabu dan ekstasi) terbaik oleh para sindikat.
Dikatakannya, peredaran Narkoba di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan buruk yang serius. Pasalnya, permainan edaran narkoba kini bukan lagi dominan dilakukan oleh pengedar lokal.
"Tren di tahun 2012 ini, pengedar sudah tidak berani lagi bangun pabrik di Indonesia. Sindikat internasional sekarang turun langsung ke Indonesia untuk mengedarkan arkoba," ujar dia, Kamis (20/12). Efeknya, sekarang mereka pilih langsung ekspor ke Indonesia.
Arman melanjutkan, upaya ekspor yang dilakukan oleh sindikat internasional ternyata cukup mengagetkan. Menurutnya, jumlah kasus yang terbongkar serta barang bukti yang berhasil disita tahun ini membuktikan sindikat narkoba tak rela melepas pasar Indonesia.
Dia mengatakan, 2012 tercatat sebagai tahun lonjakan dari penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia. Dari keterangannya, ekstasi yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 263,09 persen di tahun ini. Tahun 2011 ekstasi yang berhasil diamankan sebanyak 780.885,25 butir. Tahun ini, jumlahnya yang disita sebanyak 2.835.324,80 butir.
Jenis sabu juga mengalami lonjakan. Tahun 2011 sabu disita sebesar 433.868,15 gram. Di tahun ini meningkat 343,65 persen dengan jumlah 1.924.856,70 gram sabu.
Dari data tersebut Arman mengatakan, dengan tingginya lonjakan impor yang terjadi, cukup membuktikan sindikat internasional serius menggarap pasar Indonesia. Ia menyebutkan, fenomena lonjakan impor narkoba di tahun ini jelas menjadi peringatan bagi Polri untuk lebih giat mengusut sekaligus menutup akses sindikat narkoba ke Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika