REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan tidak mampu memberi subsidi terhadap harga buah kelapa sawit petani yang saat ini anjlok, karena anggaran daerah yang minim.

"Subsidi harga kelapa sawit itu bisa dilakukan bila ada dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan di Bengkulu, Kamis.

Ia mengatakan, harga sawit petani mestinya perlu ada subsidi pemerintah agar bertahan ideal di posisi Rp 1.500 per kilogram, sehingga petani bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Pada posisi harga sawit petani anjlok, di bawah Rp 800 per kilogram saat ini, sebagian besar kebun mereka tidak terpelihara, seperti pemupukan secara rutin.

"Dengan harga rendah sekarang ini, sangat diperlukan subsidi bagi petani sawit atau hasil perkebunan lainnya karena mereka mengharapkan satu-satunya dari hasil perkebunan," katanya.

Bila harga sawit bertahan rendah, para petani terancam menjadi warga miskin karena kebun mereka tidak terpelihara dan akhirnya dijual kepada orang mampu. Akhirnya, katanya, petani terancam menjadi buruh di kebun sendiri seperti pola era 1980-an. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu turun tangan guna mengangkat ekonomi petani.

Ia mengatakan, alternatif pemerintah dalam menyubsidi hasil pertanian dan perkebunan dengan mengalokasikan dana subsidi BBM yang rencananya dikurangi pada 2013.

"Kalau subsidi itu dibebankan kepada daerah sampai kapanpun tidak akan terwujud mengingat keterbatasan pendapatan daerah sekarang ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika