REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bangsa Indonesia membutuhkan peemerintahan yang tegas, untuk memajukan bangsa Indonesia. Karenanya, dibutuhkan sikap tegas dari pemimpin yang mampu menjadi teladan.

Menurut Wakil Presiden RI kesepuluh, Jusuf Kalla (JK), ketegasan harus dilakukan meskipun di awal akan mendapat tentangan dari masyarakat. Namun, hal itu harus dilakukan agar rencana pemerintah untuk memajukan bangsa dapat dicapai.

"Pemerintah itu memerintah, bukan menghimbau. Makanya tidak ada Penghimbauan Republik Indonesia," kata JK saat berpidato dalam Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta, Rabu (19/12).

JK menambahkan sikap tegas juga harus ditunjukkan pemerintah dalam menghadapi masalah. Pemerintah tidak boleh menghindari masalah, justru seorang pemimpin itu harus menghadapi masalah.

Hal itu agar ditemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Harus ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah, kata dia.

Langkah konkret itu merujuk pada keputusan untuk penyelesaian masalah, bukan untuk mengkaji masalah atau mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat. Politikus 70 tahun itu menegaskan jika hanya mengumpulkan masukan dan saran dari masyarakat lalu mengkajinya, itu namanya koordinator.

JK mencontohkan ketidaktegasan pemerintah saat ini terjadi saat rencana kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Saat ada rencana kenaikan harga BBM, pemerintah didemo dan akhirnya rencana kenaikan harga BBM dibatalkan.

"Itu rugi dua kali, rugi didemo dan rugi dengan subsidi," imbuh JK mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika