REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengaku sangat prihatin dengan ksus bakso yang positif mengandung daging babi. Menurut dia, kondisi seperti ini menjebak umat muslim dalam mengonsumsi makanan yang haram.

Din berharap, masyarakat yang mencampur daging sapi dan babi di bakso tersebut menyadari bahwa yang dilakukannya bertentangan dengan agama. Sebab, perbuatan pelaku sama artinya dengan menjebak dan mengajak orang lain untuk ikut terlibat dalam perbuatan haram.

"Janganlah mencari keuntungan tapi menyengsarakan orang lain," ungkap Din di sela Silaknas ICMI di Jakarta, Rabu (19/12).

Din menambahkan, pemerintah juga harus bertanggungjawab atas kasus yang beberapa waktu lalu terjadi. Menurutnya, pemerintah khususnya BPOM memiliki kewajiban untuk mengawasi bahkan di tingkat paling bawah hingga tempat pemotongan hewan. Kasus ini terjadi karena pengawasan dari pemerintah sangatt lemah.

BPOM harus segera bergerak untuk memeriksa sampel bakso yang beredar di masyarakat, tegas Din. Karena pengggunaan label halal tidak akan efektif karena hal itu akan sangat sulit dilakukan. Upaya nyata yang bisa dilakukan adalah dengan pemeriksaan ke lapangan dan diumumkan agar masyarakat mengetahui mana daging sapi murni, mana daging babi dan mana yang campuran.

Menurut Din, langkah itu diperlukan agar masyarakat mengetahui apa yang akan dibelinya. Kasus yang terjadi saat ini membuat masyarakat resah untuk membeli bakso. Sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat.

Selain itu, Din mengimbau RUU Halal harus segera direalisasikan. Muhammadiyah sangat mendukung adanya UU halal yang akan diberlakukan di Indonesia. Namun, Muhammadiyah tidak memiliki kapasitas untuk mendorong RUU tersebut segera disahkan.

"Kita serahkan itu porsi MUI, bagi-bagi tugaslah dengan Ormas lain seperti Muhammadiyah, NU, dan lainnya," tegas Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika