REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia merilis catatan laporan maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan selama tahun 2012. Dari sebanyak 2.024 laporan yang masuk tahun ini, laporan dan pengaduan paling banyak berada di tingkat pemerintah daerah (Pemda).

"Berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman RI, Pemda menempati urutan teratas dengan persentase laporan masyarakat sebanyak 33,5 persen atau sejumlah 669 pengaduan," kata salah seorang anggota Ombudsman RI, Budi Santoso, dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (19/12).

Laporan terkait Pemda ini paling banyak berada di tingkat pemerintah kabupaten/ kota sebesar 66 persen dan tingkat kelurahan sebesar 18,8 persen.

Pada urutan kedua yaitu lembaga Kepolisian menyumbang sebanyak 17,59 persen atau sebanyak 356 laporan masyarakat. Laporan terkait kepolisian ini sebagian besar mengeluhkan dugaan praktik maladministrasi di tingkat polres sebesar 39,6 persen, tingkat polda 23,2 persen dan tingkat polsek sebesar 16,7 persen.

Selanjutnya lembaga Kementerian menempati posisi ketiga yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, yakni 12,94 persen atau 262 pengaduan masyarakat. Ada tiga kementerian yang banyak dikeluhkan pelayananannya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (28,2 persen), Kementerian Hukum dan HAM (20.6 persen) dan Kementerian Agama (8,5 persen).

Posisi selanjutnya ditempati Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 7,95 persen atau 161 laporan dengan rincian BPN RI sebanyak 46,4 persen, Kantor Pertanahan (42,4 persen) dan Kantor Wilayah Pertanahan (11,3 persen).

Lembaga Pengadilan menempati posisi kelima dengan dugaan pelanggaran maladministrasi sebanyak 7,26 persen atau 147 laporan atau pengaduan. Secara keseluruhan laporan atau pengaduan masyarakat pada tahun ini meningkat sebesar 8,41 persen.

"Pada 2011 terdapat sebanyak 1.867 kasus laporan, jadi tahun ini mengalami peningkatan sebesar 8,41 persen," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika