REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi pembangunan Mass Rapid Transport (MRT) masih terkendala dengan pola subsidi yang memberatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. 

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan pembagian investasi antara pemerintah pusat dan DKI sebesar 42 persen-58 persen," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (18/12).

Namun, dia mengatakan, setelah dihitung-hitung, dengan persentase investasi sebesar 58 persen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan harga tiket Rp 38 ribu.

Harga itu, kata dia, tentu memberatkan masyarakat. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Hatta juga mengungkapkan bila harga tiket setinggi itu akan memberatkan subsidi pemerintah provinsi.

"Pola subsidinya saat ini masih akan dibahas agar masyarakat tetap bisa membayar tiket, di sisi lain subsidinya juga tidak memberatkan pemerintah DKI dan pusat," tuturnya.

Karena itu, dia mengatakan masih akan melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang perkembangan pembangunan MRT sebagai salah satu alat transportasi massal di Jakarta. "Kami akan cari solusinya dengan duduk bersama," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika