REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- APBN yang didistribusikan kepada setiap kementerian dan lembaga negara ternyata salah kelola. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar, mengatakan, banyak anggaran yang penggunaannya salah sasaran.
Ia membeberkan, dari total APBN sebesar Rp 1.435 triliun, sekitar 4,6 persen anggaran alias Rp 66 triliun dibelanjakan tidak sesuai tupoksi. Sebanyak dua persen lebih alias Rp 28 triliun terjadi pemborosan.
Ia mencontohkan, banyak instansi yang harus menggelar rapat di Bogor, padahal bisa dilakukan di kantor. Belum lagi permainan uang perjalanan dinas yang umum dilakukan PNS di kementerian dan instansi membuat belanja APBN sedikit yang bisa dinikmati rakyat.
“Ini perlu ditata. Anggaran banyak yang kurang tepat peruntukannya,” kata Azwar di acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di gedung Kemenag, Selasa (18/12).
Yang membuatnya sedih, pemerintah harus mengeluarkan dana pensiun setiap tahunnya hampir Rp 60 triliun. Padahal iuran yang berhasil dikumpulkan pemerintah tidak sampai Rp 10 triliun. Alhasil APBN 2012 harus mengeluarkan subsidi Rp 50 triliun untuk bisa membayar pensiunan pegawai. “Anggaran pemerintah minus,” kata Azwar.
Ada hal yang membingungkannya, yaitu ketika program moratorium penerimaan PNS dibuka kembali, banyak pemda dan instansi pusat berebut mengajukan kuota pegawai. Sayangnya, kritik Azwar, banyak yang mengajukan staf umum sehingga ditolaknya. Pada moratorium tahun ini, kata dia, pemerintah berhasil menekan jumlah PNS dari 4,7 juta orang menjadi 4,5 juta orang.
“Tapi ini sudah pada berebut mengajukan penambahan pegawai. Jadi nanti harus di tes semua dan posisi kosong harus diisi pegawai yang memiliki keahlian, bukan staf umum,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Pasalnya kalau permintaan penambahan pegawai itu disetujui, pengeluaran yang harus ditanggung pemerintah bebannya semakin berat. “Ini nanti anggaran tidak bagus dan harus diseleksi,” kata Azwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
