REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Saat masih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault menyatakan memerintahkan penghentian pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat. Alasannya, sertifikat tanah belum selesai.
"Sertifikatnya belum jadi karena hak guna usaha (HGU) tanah negara dipegang pak Probosutedjo, saya langsung katakan hentikan dan tidak boleh ada pembangunan di periode saya," kata Adhyaksa di gedung KPK Jakarta, Selasa (18/12). Adhyaksa dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng.
"Saat saya menerima inventaris kantor, salah satunya dari Dirjen Olahraga waktu itu, Dirjen memberikan tanah 32 hektar yang sudah ada masjid dan telah dipagar. Ketika saya terima saya tanya sertifikatnya mana?," ungkap Adhyaksa.
Ia mengaku sampai akhir masa jabatannya pada 2009, sertifikat masih belum selesai maka pembangunan proyek P3SON Hambalang seluas 7.050 hektar tersebut tidak dilaksanakan.
"Tidak ada pembangunan di periode saya sampai akhir masa jabatan saya karena pak Probo belum melepaskan haknya atas tanah itu." tuturnya. "Pada akhir tahun jabatan saya, September 2009 resmi dianggarkan Rp125 miliar untuk dicairkan sebagai 'single year' pada tahun 2010, itu saja yang saya tahu," jelas Adhyaksa.
Sedangkan mengenai perubahan kontrak tahun tunggal proyek Hambalang menjadi kontrak tahun jamak dengan jumlah anggaran yang meningkat drastis, Adhyaksa tidak mengetahuinya. "Itu bukan urusan saya, itu urusan mereka," tambah Adhyaksa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika