REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Gubernur DKI Jakarta membantah pesan broadcast tentang perda kebijakan pelat nomor kendaraan ganjil genap yang akan dimulai pada 1 Januari 2013. "Siapa yang broad cast? Tidak ada. Belum. Sosialisasi saja baru dimulai," ujarnya sambil mengerutkan dahi, Senin (17/12).

Joko Widodo mengatakan kebijakan ini masih dalam penggodokan. Menurutnya jika telah matang baru diluncurkan dan diterapkan di jalan-jalan Jakarta. Sementara itu, dia memastikan akan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat minimal satu bulan atau dua bulan sebelum kebijakan dimulai.

Sedangkan, saat ini masih proses sosialisasi, proses koreksi, dan proses mendapat masukan. Menurutnya, proses tersebut masih berjalan dan masih panjang. Sebab, masih ada kajian ekonomi, sosial, dan dampak politik. Sementara itu, dia mengatakan kebijakan ini tidak akan dijadikan ujicoba. Menurutnya, kalau diterapkan pihaknya sudah mengantisipasi untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan perda ganjil genap menunggu SK Gubernur DKI Jakarta. Sementara, kawasan ganjil genap akan diberlakukan di jalan lingkar dalam yang dilewati busway seperti Cawang, Tomang, maupun Ancol.

Dia mengatakan kebijakan ini direncanakan pada pertengahan Maret 2013 saat angkutan umum sudah mulai baik. Kebijakan tersebut diterapkan ukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB pada Senin sampai Jumat. "Tidak berlaku untuk angkutan umum dan barang, tidak berlaku untuk motor," kata dia.

Sebelumnya, pekan lalu beredar pesan broadcast yang mengatasnamakan Info Perda bahwa sistem 'GANJIL & GENAP' dimulai pada 1 Januari 2013. Isi pesan tersebut di antaranya berisi pemberlakuan waktu, himbauan bagi yang akan menginap di DKI Jakarta, dan jalur yang akan diberlakukan ganjil genap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika