REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produsen daging olahan.
Permintaan itu menyusul maraknya daging babi olahan yang beredar di beberapa wilayah Jakarta. “Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antara instansi-instansi terkait dalam mengawasi peredaran daging olahan di pasar,” kata pengurus harian YLKI, Husna Zahir, Ahad (16/12).
Husna berpendapat mencuatnya kembali kasus daging oplosan saat ini menunjukkan belum adanya sanksi tegas yang dapat menjerakan para pelaku. “Dulu kasus ini juga sempat muncul, kemudian hilang. Sekarang muncul lagi,” ujarnya.
Menurut Husna, pembeli mungkin masih bisa membedakan jenis-jenis daging yang masih mentah. Namun tidak demikian halnya dengan daging yang telah diolah dalam bentuk makanan jadi, akan sulit dibedakan mana yang murni daging sapi atau bukan.
Karenanya, kata dia, kosumen pun tidak harus memaksakan diri membeli daging-daging olahan bila memang tidak dibutuhkan. Penggunaan daging babi oleh sejumlah produsen, kata Husna, tidak sepenuhnya memiliki korelasi dengan melangkanya daging sapi belakangan ini.
"Itu masalah niat mereka saja, mau pakai daging apa dalam kegiatan produksinya," ujarnya mengakhiri.