REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Iklim birokrasi di Indonesia dinilai tidak proinvestasi.  Bahkan, menurut pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, pejabat cenderung mencari keuntungan pribadi sehingga banyak yang terjerat kasus korupsi.

Kondisi tersebut, katanya di Jakarta, Kamis (13/12) membuat rakyat dirugikan. Kalangan pengusaha pun menjadi korban karena dipaksa oleh situasi untuk melakukan penyuapan.

"Akibatnya masyarakat menilai negatif pengusaha. Negeri ini aneh, pengusaha dimusuhi, padahal pengusaha berperan besar menyejahterakan rakyat. Seberapa besar negara bisa mempekerjakan rakyatnya? Makanya kita butuh pengusaha," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah diskusi.

Ia menegaskan pemerintah harus membangun iklim yang baik bagi investas demi percepatan pertumbuhan perekonomian. Selain itu juga harus segera ada pembenahan agar kalangan investor tidak mudah terjebak dalam perilaku koruptif aparat birokrasi.

Menurut mantan Mensesneg tersebut, salah satu faktor yang menyuburkan korupsi di daerah adalah otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung sampai dengan tingkat kabupaten-kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika