REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengevaluasi dan mengoreksi kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan anggota DPR ke luar negeri. Bahkan Fraksi PKS akan mengajukan perubahan RUU terkait kunker yang selalu memakan anggaran besar itu.
"Selama masih ada anggaran dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), kunker ke luar negeri pasti akan tetap ada," ungkap Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).
Hidayat mengakui, beberapa RUU di DPR memang memerlukan pendalaman melalui studi banding ke luar negeri. Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi anggota DPR untuk terus melakukan kunker bahkan plesiran ke luar negeri. Karena itu, dia merasa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh tentang kegiatan kunker ke luar negeri oleh anggota DPR.
"Yang perlu dilakukan adalah mengkritisi dan mengoreksi. Agar apapun yang dilakukan, menjadi efektif," kata Hidayat.
Lebih lanjut mantan Ketua MPR ini mengatakan, setiap jenis kegiatan, anggaran yang digunakan, dan jadwal kegiatan yang dilakukan saat kunker harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat.
Untuk melakukan evaluasi menyeluruh itu, Hidayat menilai perlu ada kesepakatan mendasar dari semua fraksi dan anggota DPR.
"Kami serius ingin menghentikannya, Kamis nanti akan dibahas dalam rapat pimpinan agar dilakukan koreksi komprehensif soal kunker ke luar negeri," kata Hidayat.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 27 orang anggota Komisi IV DPR melakukan kunjungan ke Prancis dan Cina dalam rangka pembahasan RUU Ternak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika