Selasa 11 Dec 2012 15:00 WIB

12 Provinsi Miliki Kasus AIDS Terbesar

Wakil Presiden Boediono (tengah).
Foto: Antara/Ujang Zaelani
Wakil Presiden Boediono (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, ada 12 provinsi di Tanah Air memiliki kasus HIV/AIDS terbesar. Karena itu, di sana membutuhkan perhatian khusus dari kepala daerah untuk menangani hal tersebut.

"12 provinsi tersebut DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Riau dan DI Yogyakarta," kata Wapres Boediono pada acara Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2012 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (11/12).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Wapres mengatakan, kepala daerah perlu menyisihkan anggaran dan tenaga lebih banyak lagi untuk menangani masalah HIV/AIDS di wilayahnya masing-masing. "Kita tidak boleh terus- menerus mengandalkan pada bantuan luar negeri," katanya.

Wapres juga mengajak dunia usaha di semua daerah untuk memasukkan program pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS ke dalam daftar CSR mereka. "Peran kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, pemuda juga sangat krusial sebagai ujung tombak di lapangan," katanya.

HIV/AIDS, kata Wapres Boediono, adalah penyakit yang bisa mengenai siapa saja termasuk bahkan anggota keluarga sehingga perlu langkah yang konsisten dan sistematis.

Sementara itu, pada acara tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kampanye AIDS sedunia tingkat nasional 2012. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menjelaskan, perempuan dan anak jadi fokus kampanye HIV/AIDS tahun 2012.

"Kurangnya pengetahuan perempuan tentang HIV/AIDS berdampak terhadap anak terutama bayi yang dikandungnya," katanya. Karena itu, di masa mendatang diharapkan ada upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan hak perempuan dalam mengakses layanan kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS dan lain sebagainya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement