REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, seharusnya tidak salah menyebutkan nama saat melaporkan sejumlah nama anggota DPR kepada Badan Kehormatan DPR.

Dahlan melaporkan sejumlah nama anggota Dewan yang diduga meminta jatah ke perusahaan BUMN.

"Saya pikir itu sebuah kesalahan fatal ketika salah menyebutkan nama anggota DPR yang meminta uang, apalagi di ranah politik," kata anggota Komisi VI DPR, Ferrari Romawi, di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bila sampai salah melaporkan nama, maka Dahlan tidak mempunyai kesempatan untuk membersihkan nama anggota DPR tersebut secara 100 persen.

"Karena bisa saja saat nama tersebut diklarifikasi atau meminta maaf, masyarakat tidak membaca atau melihat beritanya,'' katanya. ''Sehingga yang diketahui publik, anggota DPR itu tetap pemeras BUMN.''

Di ranah politik, kata Ferrrari, nama baik sangatlah penting. Karena itu, meminta maaf saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika