REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pakar politik Mochammad Nur Hasim mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan mengintervensi proses hukum, tetapi bisa membantu pembelaan hukum bagi Andi Alfian Mallarangeng.
"Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY bisa membantu memberikan pembelaan hukum kepada Andi Mallarangeng," kata Mochammad Nur Hasim dihubungi di Jakarta, Senin.
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan meskipun Andi Mallarangeng sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat, tetapi masih bisa meminta bantuan pembelaan hukum dari partai.
Karena itu, meskipun tidak akan mengintervensi proses hukum, tetapi SBY dan Partai Demokrat masih bisa memberikan bantuan pembelaan hukum kepada Andi Mallarangeng. "Publik harus proporsional melihat permasalahan dan membedakan antara intervensi dan pembelaan hukum," tuturnya.
Namun, dia mengatakan Presiden sebenarnya memiliki hak untuk mengintervensi keputusan hukum bila melihat ada ketidakadilan terhadap terhukum. "Intervensi itu berupa pemberian grasi, amnesti dan abolisi. Namun, baru bisa dilakukan setelah proses hukum selesai dan ada putusan final," ucapnya.
Ketua KPK Abraham Samad telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Terkait penetapan itu, Andi Alfian Mallarangeng menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Pengunduran diri itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Minggu malam, SBY mengundang pengurus DPP, fungsionaris dan anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR ke kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor.
Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa dalam pertemuan itu sama sekali tidak membahas terkait masalah Andi Mallarangeng. "Sama sekali tidak menyinggung masalah Andi. Pertemuan ini tidak lain merupakan konsolidasi partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika