REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Masa sosialisasi bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur tak hanya dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri. Mereka turut mengkritisi pelayanan publik yang masih belum dinikmati seluruh masyarakat Jawa Barat.
Calon gubernur independen, Dikdik Muliana Arief Mansur, mengungkapkan saat ini banyak daerah di Jawa Barat masih terisolasi pelayanan publik yang mahal. Dia menjelaskan jalur Selatan Jawa Barat kurang begitu mendapatkan perhatian pemerintah.
Meskipun mendapatkan perhatian berupa bantuan, dia menganggap hal itu bukan sebagai penyelesaian masalah. "Banyak masalah di Jawa Barat yang semestinya dicari akar masalah, bukan membuat manja masyarakat" jelasnya Ahad (5/12).
Bantuan yang diberikan hany membuat masyarakat menjadi kreatif. Pasangan Dikdik, Cecep Nana Sukarna Toyib membenarkannya. Saat ini pelayanan publik di perkotaan diakuinya jauh lebih baik namun tidak begitu di pedesaan.
Berdasarkan pengamatan Cecep, selama ini pelayanan administrasi kependudukan masih belum diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah. "Petugas pembuat KTP dan KK masih memungut biaya yang memberatkan masyarakat terutama warga miskin," jelasnya.
Saat ini biaya administasi penduduk tersebut masih dijadikan sebagai sumber Pedapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga untuk menghilangkan itu butuh ketegasan dari pemerintah.
Dengan majunya mereka sebagai bakal calon termotivasi dari hal tersebut. Masyarakat memiliki hak untuk menikmati pelayanan publik secara gratis.
Meskipun hal tersebut merupakan kewenangan daerah namun pemerintah semestinya dapat menyisihkan anggaran pada petugas pembuat surat-surat administrasi kependudukan agar tak memungut pada warga. "Bisa pemprov anggarkan blanko untuk pembuatan KTP dan KK," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
