REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK---Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, sebaiknya pemerintah atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikkan bahan bakar jenis premium bersubsidi karena bisa berdampak luas dan membuat masyarakat marah.
"Menurut saya, sebaiknya SBY untuk tahun 2013 tidak mengutak atik subsidi BBM premium, karena premium yang paling banyak dipergunakan masyarakat dan ini menjadi sangat sensitif jika dinaikkan," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya.
Sofyano menjelaskan, walau UU APBN 2013 sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi, namun dirinya masih pesimistis pemerintahan SBY-Boediono akan melakukan hal tersebut.
Jika dikaitkan dengan hitungan politik, harusnya SBY yang tidak bisa lagi mencalonkan jadi presiden periode 2014-2019, tidak punya beban politis jika melakukan kebijakan menaikan harga bbm subsidi, katanya.
"Namun jika dikaitkan dengan posisi SBY sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat, sementara PD punya kepentingan politis tahun 2014, maka SBY pasti akan berhitung keras untuk melakukan hal tersebut," ujarnya.
Secara politik, parpol yang ada di Senayan, juga akan berusaha "mencuri" perhatian rakyat di tahun 2013 sehingga ketika dilakukan kebijakan menaikan BBM bersubsidi, ketika mendapat reaksi keras dari masyarakat, maka parpol yang tadinya telah mendorong dan menyokong pemerintah untuk menaikan BBM subsidi ditahun 2013, pasti serta merta akan balik "menyerang" pemerintah.
Kuota BBM subsidi tahun 2013 diperkirakan sekitar 46 juta kilo liter sangat berpotensi meningkat lagi menjadi 50 juta kilo liter. "Subsidi untuk BBM sudah dalam batas 'sangat waspada' sehingga akan berdampak terhadap alokasi anggaran untuk pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Untuk itu, menurut Sofyano dibutuhkan terobosan yang cerdas dan keberanian yang lebih dari SBY. Sementara, harga minyak dunia tahun 2013 diprediksi tetap bertengger di kisaran minimal 90 dolar AS/barrel. Dengan demikian jika harga bbm bersubsidi Rp4.500/liter, jika tidak dikoreksi untuk disesuaikan dengan harga minyak dunia, maka akan membuat pemerintah tetap "dipusingkan" dengan subsidi yang pada dasarnya merupakan kebijakan tidak bermanfaat langsung bagi peningkatan lajunya pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Direktur Puskepi mendesak, pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan BBM jenis solar bersubsidi bagi kendaraan pribadi (plat hitam), karena solar umumnya digunakan untuk kendaraan angkutan umum (penumpang dan barang) dan untuk kebutuhan bahan bakar bagi nelayan, sehingga tepat kiranya untuk tidak mensubsidi solar bagi kebutuhan kendaraan pribadi.
Menurut dia, dihapuskannya subsidi solar akan mampu mengatasi penyalahgunaan solar yang sangat mungkin dinikmati oleh industri yang pada dasarnya tidak berhak atas bbm jenis solar bersubsidi.
Sementara, kendaraan angkutan barang yang selama ini masih menggunakan plat hitam, agar dibuat kebijakan beralih menjadi plat kuning sehingga mereka berhak atas BBM solar subsidi tersebut, katanya.
Pemerintah menetapkan kuota BBM jenis solar bersubsidi tahun 2013 sebanyak 15,11 juta kiloliter.
Menurut Sofyano, dengan ditetapkannya BBM solar bersubsidi hanya untuk kendaraan angkutan plat kuning dan bagi kebutuhan nelayan, diperkirakan kuota BBM solar bersubsidi bisa dihemat sekitar 5 juta KL, pada tahun 2013,??atau pemerintah bisa menghemat subsidi BBM sekitar Rp 20 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika