REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dibandingkan pejabat publik di Korea Selatan dan Jepang langkah Andi Mallarangeng mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga belum ada apa-apanya.

Namun untuk konteks pejabat di Indonesia langkah Andi patut diapresiasi. “Kalau pejabat di Jepang dan Korea sudah mundur tanpa harus menunggu status tersangka,” kata pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhannudin Muhtadi saat dihubungi Republika, Jum’at (7/12).

Burhannudin mengatakan sebenarnya akan jauh lebih baik bila Andi mundur dari jabatan Menpora sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini karena opini yang bergulir mengenai kasus Hambalang terlanjur mendegradasi kepercayaan publik terhadap Andi Mallarangeng. “Karena politik bukan soal hukum semata. Tetap juga soal kepercayaan,” ujar Burhannudin.

Betapapun, Andi telah menciptakan preseden positif di kalangan pejabat-pejabat publik di Indonesia yang memiliki masalah hukum. Namun Burhannudin mengingatkan apresiasi atas mundurnya Andi tak berarti toleransi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan.

Apresiasi lebih ditujukan karena selama ini publik sering disuguhkan contoh tak baik oleh pejabat yang memiliki masalah hukum. Banyak misalnya para anggota DPR yang sudah jadi tersangka tapi belum mau melepaskan diri dari jabatannya. “

Ini bukan berarti kita mentolerasi kekeliruannya tapi dalam konteks pejabat di Indonesia langkah Andi preseden baik,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika