REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk melakukan konsultasi terkait sumber pembiayaan proyek "mass rapid transit".
"Ini mau membahas soal MRT," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Menurut Joko Widodo, konsultasi dan permintaan yang dilakukan kepada Menteri Keuangan terkait pengurangan beban biaya atas pinjaman Japan International Cooperation
Agency (JICA) sebagai pihak yang berminat melakukan investasi dalam proyek MRT.
Saat ini beban biaya dari pinjaman tersebut sebesar 42 persen ditanggung oleh pemerintah pusat serta diwujudkan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Sedangkan 58 persen dari sumber pendanaan tersebut dialokasikan sebagai penerusan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami minta 30 persen-70 persen. Ini belum harganya, kan belum diberi (pinjaman)," kata Jokowi, panggilan akrab mantan Wali Kota Surakarta ini.
Jokowi meminta pemerintah pusat menanggung beban biaya pendanaan sebesar 70 persen agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan subsidi yang layak untuk tiket MRT dan masyarakat tidak terlalu terbebani.
"Nanti menyangkut harga tiket, sekarang ketemunya Rp38 ribu. Kalau mau (tiket MRT) Rp10 ribu, masa pemda harus memberikan subsidi Rp28 ribu, kan berat," katanya.
Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro belum memberikan komentar atas permintaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi "cost sharing" terkait pinjaman JICA.
Menurut dia, hal terpenting yang harus dilakukan pembahasan terlebih dulu adalah terkait struktur pinjaman dan persyaratan yang diminta oleh lembaga donor agar tidak terlalu memberatkan dan pembangunan proyek MRT segera berjalan.
"Yang lebih penting, struktur pinjamannya dulu yang direview bukan bagi-baginya. Apakah besarnya anggaran untuk proyek MRT itu sudah tepat, apakah tidak berlebihan dan terminnya apakah terlalu memberatkan," katanya.
Sebelumnya, perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) juga bertemu dengan Menteri Keuangan, namun mereka meninggalkan Gedung Kementerian Keuangan sesaat sebelum rombongan Gubernur DKI Jakarta tiba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika