Senin 03 Dec 2012 18:01 WIB

DPR Ketok Penambahan Kuota BBM Bersubsidi dengan Syarat

Rep: Sefti Oktarianisa/ Red: A.Syalaby Ichsan
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar jenis pertamax akibat habisnya BBM bersubsidi di salah satu SPBU di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11). (Republika/Agung Fatma Putra)
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar jenis pertamax akibat habisnya BBM bersubsidi di salah satu SPBU di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11). (Republika/Agung Fatma Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi VII DPR RI akhirnya menyetujui tambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,23 juta kilo liter (kl).

 

Dalam rapat yang berlangsung selama empat jam tersebut, dewan akhirnya memberi restu pada pemerintah untuk menambah premium 730.000 kl dan solar sebanyak 500.000 kl.

Pimpinan komisi VII, Effendi Simbolon mengatakan setelah mendengar pemaparan Menteri ESDM, pihaknya mengabulkan permohonan ini. "Tapi dengan sejumlah catatan," tegasnya dalam rapat pembahasan over kuota BBM bersubsidi, Senin (3/12).

 

Catatan pertama terkait permintaan dewan agar pemerintah melakukan audit pengadaan dan penyaluran BBM bersubsidi tahun 2012. DPR meminta pemerintah segera memerintahkan BPK untuk melakukan investigasi.

Komisi energi ini juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi. Penambahan kuota BBM bersubsidi di luar jalur APBN Perubahan ini, juga harus jadi penambahan yang terakhir.

 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Terkait
Harga BBM Mau Naik? Ini Jawaban Pertamina
Ekonomi - 5 jam yang lalu
Harga BBM Mau Naik? Ini Jawaban Pertamina
Anggota DPR Jadi Komut BUMN, Stafsus BUMN: Sudah Mundur
Dpr Ri - 12 June 2024, 15:29
Anggota DPR Jadi Komut BUMN, Stafsus BUMN: Sudah Mundur
Anggota DPR Usulkan Pembentukan Mahkamah Pancasila
News - 12 June 2024, 08:11
Anggota DPR Usulkan Pembentukan Mahkamah Pancasila
Anggaran Kementerian BUMN Kecil, DPR Sebut tak Sesuai dengan Nama APBN
Ekonomi - 11 June 2024, 14:06
Anggaran Kementerian BUMN Kecil, DPR Sebut tak Sesuai dengan Nama APBN
Prihatin, DPR Sebut Anggaran Kementerian BUMN tak Sebanding dengan Kontribusi untuk Negara
Ekonomi - 11 June 2024, 12:49
Prihatin, DPR Sebut Anggaran Kementerian BUMN tak Sebanding dengan Kontribusi untuk Negara
Target RUU BUMN, Sesmen: Kalau Bisa Secepatnya
Ekonomi - 10 June 2024, 19:58
Target RUU BUMN, Sesmen: Kalau Bisa Secepatnya
Target Dividen Tercapai, Martin Manurung Apresiasi Kinerja Erick Thohir
Ekonomi - 10 June 2024, 12:52
Target Dividen Tercapai, Martin Manurung Apresiasi Kinerja Erick Thohir
Capai Target Dividen, Komisi VI Angkat Dua Jempol untuk Erick Thohir
Ekonomi - 08 June 2024, 10:15
Capai Target Dividen, Komisi VI Angkat Dua Jempol untuk Erick Thohir
Yuk Ngaji Hari Ini
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاۤءَهٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَاۤءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an),” mereka menjawab, “Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.” Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal (Al-Qur'an) itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah (Muhammad), “Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman?”

(QS. Al-Baqarah ayat 91)
Berita Lainnya
Anies Baswedan saat menanggapi isu soal nyagub di Pilgub Jakarta di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Pemilu Kita - Senin , 27 May 2024, 18:22 WIB
DPW Sudah Usulkan Nama Anies, DPP PKS Tegaskan Belum Putuskan Cagub Pilkada Jakarta
KPU DKI Jakarta memperkenalkan Mayor atau Macan kemayoran sebagai maskot untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 pada Sabtu (25/5/2024) malam.
Pemilu Kita - Ahad , 26 May 2024, 06:25 WIB
'Mayor' Resmi Jadi Maskot Pilgub Jakarta 2024
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menjawab pertanyaan wartawan usai acara konferesi pers terkait kasus hukum yang menimpa Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi. Republika/Prayogi.
Pemilu Kita - Ahad , 26 May 2024, 05:55 WIB
Demokrat Pastikan tak Ada Anies Saat Godok Nama Bakal Cagub Jakarta
H Nalim bersilaturahim ke Ketua Umum PAN, Zulkfili Hasan. Nalim berpeluang besar mendapat rekomendasi PAN untuk Pilkada Merangin
Pemilu Kita - Sabtu , 25 May 2024, 18:55 WIB
Elektabilitas Tertinggi di Internal PAN, H Nalim Minta Restu Zulhas Maju Pilkada Merangin
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Politikus Bonnie Triyana (kiri) dan Aryo Seno Bagaskoro (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers jelang Rakernas V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Rakernas tersebut akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024 di Ancol, Jakarta Utara.
Pemilu Kita - Rabu , 22 May 2024, 19:00 WIB
Bobby Gabung Gerindra, PDIP Sindir Soal Kepentingan Kekuasaan
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini Nasional
Advertisement