REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar. Pembentukan itu akan dilakukannya saat semua kartu tersebut selesai didistribusikan.
"Untuk pengawasan KJP nanti akan saya bentuk tim khusus. Pembentukan tim kalau semua kartu mencapai 332 ribu sudah didistribusikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (3/12).
Menurut Jokowi, tim independen tersebut memiliki tugas khusus, yaitu memantau penggunaan KJP. Untuk saat ini, kata dia, pemantauan masih dilakukan oleh sejumlah pihak tertentu.
"Karena program KJP ini baru dimulai, jadi pemantauannya masih dilakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan siswa, seperti guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan dan inspektorat. Nanti baru kita bentuk tim khusus," ujar Jokowi.
Jokowi mengungkapkan tim independen yang bertugas mengawasi penggunaan KJP tersebut nantinya berasal dari beberapa kalangan.
"Nanti, tim independen yang khusus bertugas mengontrol penggunaan KJP ini akan terdiri dari sejumlah unsur, antara lain mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat," tutur Jokowi.
Program KJP telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Sabtu (1/12) lalu. Pembagian KJP dilakukan secara langsung oleh Jokowi di dua lokasi, yaitu SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat.
KJP dibagikan dalam bentuk kartu ATM Bank DKI yang dibedakan dengan warna, yaitu platinum untuk sekolah negeri dan silver untuk sekolah swasta, dengan besaran biaya yang sama, Rp 240.000 bagi setiap siswa per bulan.
Tahun ini, KJP masih terbatas bagi siswa-siswi SMA/SMK. Sementara pada 2013, KJP akan diberikan kepada siswa-siswi mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK dengan total keseluruhan 332.000 murid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika