Sabtu 01 Dec 2012 18:26 WIB

Hemat BBM Bersubsidi, DIY terapkan Sistem Floating Terkendali

Rep: neni ridarineni/ Red: Taufik Rachman
 Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar jenis pertamax akibat habisnya BBM bersubsidi di salah satu SPBU di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11). (Republika/Agung Fatma Putra)
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar jenis pertamax akibat habisnya BBM bersubsidi di salah satu SPBU di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11). (Republika/Agung Fatma Putra)

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Pemerintah DIY tetap menggunakan floating tekendali untuk menghemat BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Hal ini dilakukan supaya BBM bersubsidi masih tersedia hingga 31 Desember 2012.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY Rani Sjamsinarsi dalam jumpa pers dalam rangka Hari Bhakti PU ke-67  di kantor Dinas PUP dan ESDM DIY,  Sabtu (1/12).

''Meskipun ada kabar Pemerintah Pusat akan mengeluarkan tambahan kuota BBM,tetapi Pak Gubernur (red. Sultan Hamengku Buwono X) menganjurkan tetap melakukan pembatasan BBM dengan floating terkendali. Namun dalam pengendalian BBM ini  kuota setiap harinya tidak sama,''kata Rani.

Selanjutnya Kepala Bidang ESDM Edi Indrajaya mengatakan sisa BBM bersubsidi di DIY sampai 24 November untuk premium sebanyak 45.000  kiloliter dan solar sebanyak 7.700 kiloliter.  ''Kalau dihitung secara matematis, apabila penggunaan BBM bersubsidi tidak dibatasi, maka bila digunakan sampai 31 Desember kita akan kekurangan BBM bersubsidi sekitar 6.000 kiloliter.

Jumlah pengecer BBM bersubsidi sekarang ada 12.000 orang dan setiap pengecer dibatasi maksimal 20 liter per hari. Bagi yang wilayahnya jauh bisa mengambil tiga hari sekali (60 liter) supaya lebih efisien,  dan harus ada surat dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.  

''Dengan adanya pengendalian distribusi BBM Bersubsidi yang dilakukan secara nasional pada 19-24  November lalu dengan kitir harian, ternyata bisa mengendalikan premium hingga tujuh persen dan solar sekitar 12-13 persen,''ungkap Edi.

Dia mengatakan meskipun ada  tambahan kuota BBM dari Pusat, Pemerintah DIY akan tetap melakukan pembatasan BBM dengan floating terkendali  untuk menghemat BBM dan agar pengguna  BBM bersubsidi tertentu (UMKM, nelayan, transportasi umum, dan lain-lain)  tetap terlindungi.

Lebih lanjut Edi mengemukakan adanya kebijakan penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas di DIY bisa dilakukan penghematan BBM bersubsidi sebesar 5.000 kiloliter.  Dia menambahkan, rencana dari pemerintah Pusat untuk memberlakukan BBM non subsidi tanggal 2 Desember sudah dibatalkan.

Di Yogyakarta tanggal 2 Desember ini akan dilakukan untuk sosialisasi sosialisasi tentang penghematasn BBM di DIY. Lokasinya di jalan Abu Bakar Ali pukul  06.00  oleh BPH Badan Pengatur Hilir) Migas (Minyak dan Gas Bumi).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement