REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pejabat Kementerian Keuangan menyatakan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter atau sekitar Rp6 triliun akan menjadi beban anggaran tahun 2013.

"Kalau tahun 2012 ini tidak mungkin ada lagi APBN Perubahan," kata Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Purwiyanto, dalam diskusi tentang APBN 2013 di Bumi Serpong Damai (BSD) City Tangerang Selatan, Banten, Jumat malam.

Ia menyebutkan, APBN 2013 pun sudah disepakati pemerintah dan DPR sehingga beban tambahan subsidi itu akan masuk dalam APBN Perubahan 2013. "Penambahan itu juga harus menunggu hasil audit sehingga nantinya jadi beban tahun 2013," katanya.

Ia menyebutkan, pemerintah bersedia menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter atau sekitar Rp6 triliun.

Menurut dia, pendanaan tambahan kuota BBM bersubsidi hingga akhir 2012 itu dapat diambil dari dana sisa anggaran lebih (SAL).

APBN 2012 menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter. Namun jumlah tersebut tidak mencukupi sehingga pemerintah dan DPR menambah 4,04 juta kiloliter pada APBN Perubahan 2012, sehingga kuotanya menjadi 44,04 juta kiloliter.

Namun tambahan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2012.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengakui, pemerintah sulit meminta tambahan kuota BBM bersubsidi kepada DPR karena sebelumnya sudah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi dan telah disepakati DPR.

Menurut dia, pengendalian pasokan BBM bersubsidi harus tetap dijalankan agar sesuai kuota dalam APBN Perubahan 2012. "Pengendalian pasokan BBM bersubsidi semestinya tetap dilakukan, khususnya di daerah-daerah elit di kota-kota besar, karena daya beli masyarakat di daerah itu terhadap BBM nonsubsidi tinggi," katanya.

Sementara itu Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya menyatakan, konsumsi BBM bersubsidi sampai akhir tahun 2012 diperkirakan melampaui kuota dalam APBN-P 2012. Kelebihan kuota BBM bersubsidi itu diprediksi mencapai 1,25 juta kiloliter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika