REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang berada di Jerman menyampaikan beberapa hal terkait kunjungan kerja (Kunker) DPR ke sana untuk mendapatkan masukan rancangan UU terkait Keinsinyuran. Salah satunya adalah kunker itu salah alamat dan mereka tak bersedia untuk diskusi dengan pihak delegasi dari DPR.
Menanggapi sikap PPI itu, Ketua DPR, Marzuki Alie, dalam pernyataannya menegaskan, pihaknya mengapresiasi para mahasiswa tersebut dalam mengawasi kinerja anggota DPR. Namun, pihaknya menilai, tindakan PPI Jerman itu telah melecehkan anggota DPR yang tengah melaksanakan tugas.
Dia menegaskan, kalau ada anggota DPR yang tidak benar, pasti akan dilakukan tindakan tegas. Pihaknya akan meminta Badan Kehormatan (BK) untuk menjatuhkan sanksi guna menegakkan kehormatan DPR. "Namun, saya ragukan kredibilitas laporan PPI. Info yang saya terima sebelumnya mereka tidak mau diajak diskusi oleh anggota DPR saat kunjungan yang lalu," katanya, Kamis (29/11).
Bahkan, kata dia, Duta Besar Jerman mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan PPI tidak berdasarkan fakta yang ada. "DIkarang saja untuk mencari popularitas murahan, sehingga mereka dipanggil ke Jakarta oleh media/diongkosi. Saat interaktif dengan saya, pernyataan PPI sangat jelas, merea tidak mau diskusi dengan delegasi."
Disampaikannya, kronologis yang didapatnya adalah saat interaktif dengan Konsuler Berlin di Pro 3 RRI, ternyata apa yang disampaikan PPI tidak ada yang benar, disebutkan bahwa PPI tidak pernah meminta secara resmi tentang rencana kunker dpr. PPI tidak pernah minta mengadakan pertemuan dengan delegasi. "Apa yang dilakukan PPI dengan merekam pertemuan tidak sepengetahuan kedubes, mereka masuk ke ruang rapat, tanpa sepengetahuan kedubes dan Delegasi."
Mereka menyatakan bahwa pertemuan dengan DIN salah alamat, menurut Marzuki, adalah sangat keliru. Karena Indonesia masih bermasalah dengan Standar Nasional Industri. Jadi, yang didiskusikan adalah tanggung jawab Insinyur terhadap Standar Industri, dan sejauh mana tanggung jawab Insinyur apabila ada kegagalan dalam Standar Industri.
"Visit ke DIN hanya salah satu tempat pertemuan, dari sekian banyak tempat yang dikunjungi. Jadi berita bahwa salah kunjungan tidak benar, karena mereka memang tidak paham tentang RUU yang akan disiapkan," tegasnya.
Marzuki menekankan, semua kunjungan kerja DPR direncanakan dengan baik dan melalui Kedubes di luar negeri untuk dikonsultasikan dengan Institusi yang akan dikunjungi. Bahkan, pembicaraan kunker itu dilakukan minimal dua bulan sebelumnya. Ditegaskannya, UU itu kebijakan publik yang akan mengatur banyak hal terkait rakyat, bangsa, dan negara juga berlaku panjang. "Kalau UU salah bisa menimbulkan dampak besar bagi rakyat, bangsa dan negara dan untuk mengubahnya juga tidak seperti membalik tangan."
Karena itu, pihaknya meminta agar PPI Jerman tetap mempertahankan adat, etika, dan budaya bangsa yang baik. "Jangan karena sekolah di luar negeri, melupakan sama sekali adat budaya indonesia yang luhur dan berbudaya tinggi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
