REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau, mengingatkan PT Pertamina (Persero), pemerintah dan masyarakat untuk mewaspadai potensi adanya spekulan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah itu.

"Seperti kita ketahui, bahwa sejak beberapa hari lalu, sempat terjadi kelangkaan BBM. Walau belum begitu menimbulkan gejolak masyarakat, namun hal demikian harus diantisipasi," kata Direktu Eksekutif YLKI Riau, Sukardi Ali Zahar, di Pekanbaru, Kamis (29/11).

Salah satunya yang harus diwaspadai, demikian Sukardi, yakni potensi adanya spekulan yang mengambil keuntungan dibalik kesusahan mayarakat dan pemerintah. "Sebaiknya, untuk mengontrol pendistribusian BBM bersubsidi, Pertamina berkoordinasi dengan aparat kepolisian," katanya.

PT Pertamina sebelumnya juga telah mengambil langkah alternatif dalam mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Sumatrea khususnya Riau. Upaya normalisasi pendistribusian BBM bersubsidi dilakukan juga untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Sejak hari Minggu (25/11), sebenarnya Pertamina sudah berupaya melakukan normalisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan bergerak secara cepat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Assistant Customer Relation Fuel Retail Marketing Region I Pertamina, Sonny Mirath.

Menurutnya, sejak terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi beberapa pekan terakhir, potensi konflik horizontal cukup mengancam, terutama untuk di wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, demikian Sonny, secara nasional, Pertamina diinstruksikan oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi seperti biasanya.

"Pemerintah berinisiatif untuk tidak dilakukan dulu pembatasan mengingat tingginya potensi konflik horizontal yang mengancam keamanan nasional," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika