REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menyatakan, akan melaporkan Sutan Bhatoegana ke Mabes Polri. Jika dalam waktu 1x24 jam sejak hari ini, Rabu (28/11), dia tidak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga besar Abdurrahman Wahid, Ansor dan warga Nahdatul Ulama (NU).
"Kami akan tunggu, jika dia (Sutan) tidak menyampaikan permintaan maaf, segera besok kami laporkan ke Mabes Polri atas dugaan fitnah terhadap Gus Dur," kata Ketua GP Ansor Jawa Timur, Alfa Isnaeni, di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Jika Sutan tidak memenuhi tuntutan mereka, Alfa mengungkapkan, dikhawatirkan akan terjadi pembelokan reaksi yang lebih besar. Terutama kader-kader Ansor di daerah yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Sutan Bathoegana.
"Di daerah mereka tidak punya simbol Sutan Bathoegana. Jadi yang ada hanya Partai Demokrat. Kami khawatir kalau Sutan tak penuhi tuntutan kami, aksi ke Partai Demokrat akan meluas," jelas Alfa.
Sehingga dikhawatirkan, aksi yang dilakukan ke perwakilan Partai Demokrat dipersepsikan menyerang partai tersebut. Padahal, lanjut Alfa, itu dilakukan karena Demokrat dianggap sebagai rumah yang bisa menyalurkan tuntutan mereka pada Sutan Bhatoegana.
"Kami tidak ada urusan dengan Partai Demokrat, tidak ada urusan politik. Persoalan kami hanya dengan Sutan Bathoegana," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Rahmat Hidayat, perwakilan pengurus pusat GP Ansor mengakui tekanan dari kader Ansor dan Nahdiyin di seluruh daerah semakin kuat. Meskipun Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum selaku pimpinan Sutan telah menyampaikan permintaan maaf, namun warga NU belum bisa menganggap itu sebagai penyelesaian.
"Kami hargai tindakan Anas, tapi kami nggak ada persoalan dengan Anas. Ini secara pribadi dengan Sutan," kata Rahmat.
Begitu pula dengan munculnya penilaian Sutan yang menganggap membesarnya pernyataan yang disampaikannya sebagai politisasi yang dilakukan pihak tertentu.
Sebelumnya, dalam Dialog Kenegaraan DPD bertema 'Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat?' pada 21 November lalu, Sutan tersulut emosinya. Ketika Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih mengatakan migas menjadi ajang korupsi mafia migas yang dilindungi rezim SBY.
Mendengar itu, Sutan melontarkan pernyataan kalau pemerintahan Gus Dur dilengserkan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate. "Itu persoalan dia dengan Adhie, bukan urusan Ansor. Persoalan kami, pernyataan dia telah membuat masyarakat Ansor marah," ujar Rahmat menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika