REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat perminyakan, Kurtubi, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membatalkan kebijakan pengendalian BBM karena dinilai tidak akan berjalan efektif.
"Bahkan tidak tertutup kemungkinan menimbulkan gejolak sosial," katanya di Jakarta, Selasa.
BPH Migas mengeluarkan dua kebijakan pengendalian yakni menjatah pemakaian BBM bersubsidi sampai akhir 2012 dan menggelar gerakan hari bebas BBM bersubsidi pada 2 Desember 2012.
Menurut Kurtubi yang Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) itu, masyarakat bisa mengisi BBM subsidi sebelum atau sesudah tanggal 2 Desember. "Jadi, tidak efektif," lanjutnya.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, juga meminta pemerintah membatalkan kedua kebijakan BPH Migas tersebut. "Ini kebijakan panik, lebih baik dibatalkan saja," katanya.
Menurut dia, meski hari bebas BBM dilakukan di hari libur, kebijakan itu akan merugikan angkutan umum. "Bagaimana angkutan umum mencari BBM di hari itu. Apakah mesti menimbun, kan tidak boleh," katanya.
Ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan saja harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.000 per liter, atau pendistribusian BBM secara tertutup dengan memakai teknologi informasi.
Baik Kurtubi maupun Agus Pambagio juga sepakat agar pemerintah dan DPR membubarkan BPH Migas dan mengalihkan kewenangannya ke Ditjen Migas Kementerian ESDM. "Sejauh ini, saya tidak melihat hasil kerjanya," ujar Agus.
Kebijakan pengendalian tersebut dilakukan BPH Migas dengan alasan konsumsi BBM yang dipatok APBN Perubahan 2012 sebesar 44,04 juta kiloliter terancam terlampaui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
