REPUBLIKA.CO.ID, KRAMAT RAYA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat hanya mengutus perwakilan bidang keamanan saat menghadapi aksi demonstrasi yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor, Selasa (27/11).

Tidak ada satu orang pun perwakilan pimpinan atau fungsionaris partai yang turun menemui 150 orang pendemo yang beraksi di depan kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"Aspirasi rekan-rekan sekalian akan kami sampaikan pada pengurus dan pimpinan. Kalau tidak puas silahkan menuntut melalui jalur hukum," kata Agung BD, perwakilan keamanan DPP Demokrat.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Abdul azis mengaku kecewa. Namun sebagai organisasi yang mengedepankan adab dan kesopanan, mereka menghargai cara Demokrat menanggapi aksi mereka.

"Mereka bilang ga ada fungsionaris partai, kami akan tunggu 2x24 jam agar tuntutan kami dipenuhi," kata Abdul.

Sebelumnya, dalam Dialog Kenegaraan DPD bertema “Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat?” pada 21 November lalu, Sutan tersulut emosinya.

Ketika Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih mengatakan migas menjadi ajang korupsi mafia migas yang dilindungi rezim SBY.

Mendengar itu, Sutan melontarkan pernyataan kalau pemerintahan Gus Dur dilengserkan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate

Ikuti Whatsapp Channel Republika