REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN - Empat gubernur di Kalimantan menolak program yang ditawarkan pemerintah pusat tentang satu hari tanpa bahan bakar minyak bersubsidi karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

Penolakan tersebut disampaikan empat gubernur se-Kalimantan dalam pertemuan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (26/11).

Staf ahli Gubernur Kalsel Hadi Susilo yang hadir pada pertemuan tersebut, mewakili Gubernur Kalsel Rudy Ariffin yang berhalangan hadir mengatakan, peserta rapat meminta Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar mengusulkan untuk mengakomodasi kekurangan BBM subsidi Kalimantan.

"Program satu hari tanpa premium bersubsidi di Kalimantan dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah baru," katanya.

Kebijakan tersebut, dinilai sangat rawan terhadap terjadinya antrean panjang di SPBU di hari hari sebelumnya, dan biasanya akan memerlukan waktu lama untuk mengembalikan kondisi antrean seperti semula.

Pada pertemuan tersebut, peserta rapat juga mendesak agar pertamina tetap menyalurkan bahan bakar minyak baik solar dan premum bersubsidi sesuai dengan kebutuhan hingga akhir 31 Desember.

Menurut Hadi, rapat yang diselenggarakan sejak pukul 09.00 Wita hingga sore hari tersebut, secara khusus membahas berbagai persoalan menjelang habisnya kuota BBM bersubsidi di Kalimantan saat ini.

Pada pertemuan yang juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat Christiady Sanjaya, Wagub Kalimantan Tengah A. Diran, Pangdam VI Mulawarman, Pertamina, dan hiswana migas Kalimanatan, dan Direktur Pembinaan Usaha Hilir KESDM Ummi serta beberapa bupati di Kaltim tersebut berlangsung cukup alot.

"Para gubernur meminta agar BPH Migas melaksankan penyaluran BBM sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di Banjarmasin," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika