REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak pemerintah agar 30 Desember ditetapkan sebagai hari pluralisme nasional.

"Tanggal 30 Desember itu merupakan hari wafatnya Gus Dur, jadi harus diperingati sebagai hari pluralisme," kata koordinator lapangan unjuk rasa PMII, M Hadi di sela-sela aksi di Gedung DPRD Malang, Senin (26/11).

PMII beralasan Presiden RI keempat Abdurahman Wahid dikenal sebagai pembela pluralisme hingga dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia. "Seperti kita ketahui bersama Gus Dur punya peran penting dalam pluralisme di negara kita," ujarnya.

Dalam unjuk rasa itu, PMII juga menuntut politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana meminta maaf, terkait tudingan koruptor kepada mendiang Gus Dur.

"Jika Sutan menolak untuk meminta maaf, maka kami akan melaporkan hal ini pada pihak yang berwajib karena telah melakukan pencemaran nama baik," kata Hadi.

Sutan belum lama ini mengeluarkan pernyataan Gus Dur lengser dari kursi presiden karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate.

"Pernyataan itu telah menyakiti hati warga Nahdliyin, sebab secara hukum Gus Dur tidak terbukti menerima aliran dana Bulog maupun Brunei," tegas koordinator lapangan unjuk rasa PMII, M Hadi di sela-sela aksi di gedung DPRD kota itu.

Baca sebelumnya:

Warga Nahdliyin akan Polisikan Sutan Bhatoegana

Sutan Bhatoegana Dinilai Lecehkan Gus Dur

Kaum Nahdliyin Kecam Sutan Bhatoegana

Tudingan Sutan Bhatoegana Sakiti Hati Warga Nahdliyin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika