Senin 26 Nov 2012 19:28 WIB

Premium Langka, Penjualan Pertamax Naik

Rep: Riana Dwi Resky/ Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sejak 18 November hingga 25 November lalu Pertamina menjalankan program Kitir, yaitu pembatasan subsidi stok premium di beberapa SPBU, termasuk di Bekasi. Program ini merupakan penggantian rencana kenaikan harga solar yang tidak jadi dilaksanakan oleh pemerintah. Pembatasan stok itu membuat premium langka hingga berdampak pada penjualan pertamax yang mengalami kenaikan. 

Pengawas SPBU 31.171.01 di Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Anton Sujarwo mengatakan, kejadian stok premium yang habis terjadi sejak Selasa (20/11) hingga Minggu kemarin (25/11). Masyarakat yang ingin mengisi premium terpaksa mengisinya dengan pertamax walaupun harganya lebih mahal. 

Hal itu membuat penjualan pertamax meningkat. Biasanya dia menjual tiga hingga empat ribu liter per hari, saat pembatasan, SPBU nya menjual hingga enam ribu liter. "Tapi ada juga yang tidak mau," ujarnya pada Republika, Senin (26/11).

Pembatasan premium sudah tidak berjalan sejak hari ini. Menurut pantauan /Republika/, kendaraan di SPBU mengisi BBM dengan lancar, tak ada kendala ataupun kelangkaan. 

Anton menjelaskan, sebelum pembatasan stok dijalankan, biasanya SPBU nya mengisi 64 ribu liter premium dan 32 ribu liter solar. Tapi, saat pembatasan, jatahnya hanya 48 ribu liter premium dan 24 ribu liter atau kadang 16 ribu liter solar, per hari. SPBU ini mengirim stok dari Cikampek dengan tiga kali shift pengisian dalam sehari, setiap delapan jam. 

Pembatasan stok premium juga terjadi di SPBU 34.17.114, daerah Rawa Panjang, Kecamatan Rawa Lumbu. Staf SPBU, Ponijan mengatakan, biasanya stok premium 24 ribu liter namun karena ada aturan pembatasan pembelian, stoknya hanya 16 ribu liter. Namun, sekarang pun sudah normal kembali. "Katanya ada penambahan 1,2 juta kilo liter makanya bisa normal lagi," ujarnya. 

Ponijan mengatakan tidak terlalu gusar mengenai kabar larangan pembelian premium tanggal 2 Desember nanti. Dia belum bisa menanggapi hal tersebut sebab belum ada kabar resmi dari pemerintah. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement