REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sikap Pertamina untuk menyetop pengendalian pasukan BBM bersubsidi dinilai merupakan langkah darurat. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menjelaskan langkah tersebut wajar untuk menyikapi permasalahan kelangkaan yang terjadi di beberapa daerah.

"Ini darurat. Pertamina mengambil langkah itu untuk mengatasi situasi darurat," ujar Hatta di kantor menko perekonomian, Jakarta, Senin (26/11).

Menurut dia, Pertamina memang harus cepat bertindak mengingat kondisi kelangkaan tersebut berdampak kepada terjadinya konflik di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Meski demikian, Hatta menjelaskan langkah tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi lebih jauh. "Jangan  sampai terjadi konflik, sambil nanti segera dievaluasi,"tutur Hatta. 

Pertamina sebelumnya memutuskan untuk menyetop pengendalian pasokan BBM bersubsidi (kitir) menyusul munculnya kerawanan sosial yang dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional yang lebih besar.

VP Corporat Communication Pertamina, Ali Mundakir, menjelaskan kebijakan tersebut berjalan hingga menunggu arahan pemerintah selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika