REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nur Syafriadi mengatakan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di daerah itu sudah mengkhawatirkan dan bisa memicu kemarahan warga.
"Sudah sangat mengkhawatirkan dan ini sangat berbahaya karena bisa mengganggu stabilitas nasional," kata Nur Syafriadi saat memimpin paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD Kepri 2013 di Tanjungpinang, Senin.
Saat memimpin rapat paripurna tersebut, Nur langsung memerintahkan Komisi II dan III DPRD Kepri untuk memanggil pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan dinas terkait di daerah.
"Kepada Komisi II dan III saya perintahkan untuk menganggil pihak BPH Migas, Pertamina dan dinas terkait," kata Nur.
Namun, Nur belum bisa memastikan kapan pihak BPH Migas dan Pertamina tersebut dipanggil. "Yang jelas secepatnya saya perintahkan, agar diketahui apakah akibat kuota yang kurang atau bahan bakar tersebut diselewengkan," kata Nur.
Ditambahkan dia, kelangkaan bahan bakar jenis solar dan premium bersubsidi yang hampir merata di tujuh kabupaten/kota tersebut bisa menimbulkan gejolak kemarahan warga sehinga bisa mengganggu kondisi keamanan di Kepri, serta stabilitas nasional.
"Jika ditemukan ada oknum aparat yang bermain, kami akan panggil instansinya," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut dia, bahan bakar minyak bersubsidi merupakan kebutuhan orang banyak dan harus sampai kepada yang membutuhkan. "Jangan sampai digunakan oleh industri yang seharusnya menggunakan minyak nonsubsidi," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kepri, Abdurrahman LC mengatakan kelangkaan bahan bakar minyak di Kepri sangat ironis karena Kepri sebagai daerah penghasil minyak.
"Sangat ironis, Kepulauan Riau (Kepri) sebagai daerah penghasil minyak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, kami harapkan aparat memberantas mafia minyak tersebut," kata Abdurrahman.
Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kepri Soerya Resptiono mengatakan pihaknya juga telah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi untuk berkoordinasi dengan DPRD Kepri untuk mencari tahu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi tersebut.
"DPRD Kepri kan mau memanggil BPH Migas dan Pertamina, dinas terkait juga harus ikut agar diketahui dulu permasalahannya penyebab kelangkaan itu," kata Soerya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika