REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan tidak ada investor asing hengkang dari Indonesia pascademonstrasi buruh menuntut kenaikan upah yang marak di berbagai daerah akhir-akhir ini.
"Saya sudah cek ke Ketua BKPM, nggak ada yang mau 'kabur' tuh," kata Hatta menjawab wartawan seusai menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Kebangsaan "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" di Bandung, Sabtu.
Menurut Hatta, tuntutan upah buruh rata-rata menjadi Rp2 juta per bulan di seluruh Indonesia adalah hal wajar yang harus bisa diterima. "Saya yakin kelayakan hidup bisa diterima pengusaha," katanya.
Kalaupun ada yang belum bisa menerima, kata Hatta, ia akan minta Menakertrans untuk membuat aturan tentang belum siapnya pengusaha menaikkan gaji buruh itu.
Ia menambahkan kalau perlu negara siap mengurangi pendapatannya yang didapat dari pajak perusahaan agar mereka tetap bisa menjalankan usahanya di dalam negeri.
Beberapa industri yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yaitu seperti garmen dan sepatu, katanya. Pada industri ini pemerintah harus memperhatikan biaya-biaya yang membebani ketidakefesienan dan jangan ambil pembiayaan itu dari uangnya buruh.
Kepada buruh, Hatta menyatakan demontrasi sah, tetapi jangan anarkis, jangan memaksa "sweeping", dan jangan merusak pabrik. "Kalau buruh merusak pabrik, investor ditakutkan kabur," tuturnya.
Sekali lagi, kata Hatta, yang penting jangan ambil hak buruh demi bisnis. Menko Perekonomian meminta agar perundingan harus berjalan antara pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), buruh, dan pemerintah.
"Saya lima jam bicara dengan pemimpin buruh di rumah saya membahas soal kenaikan upah ini," kata Hatta.
Peran negara, kata Hatta, akan melakukan efisiensi yang tidak berguna seperti memotong rantai ekonomi biaya tinggi, kemudahan iklim usaha, menghapus pungutan liar (pungli) hingga mencegah korupsi dan kolusi (KKN).
Jika negara gagal mengambil peran, kata Hatta, biaya sosialnya akan sangat tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika