REPUBLIKA.CO.ID, ATAMBUA--Bupati Belu, Joachim Lopez meminta Pertamina Depot Pengisian Atapupu transparan dalam penyaluran jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di batas negara RI-Timor Leste itu.
"Kalau jatahnya 50 ribu liter/hari ya harus dipenuhi, jumlah jatah layanan penyalurannya jangan berkurang," kata Joachim, di Atambua, Sabtu (24/11).
Seruang itu dikemukakan menjawab fenomena kian sulitnya masyarakat di batas negara itu mendapatkan pemenuhan BBM jenis premium maupun solar dalam beberapa waktu belakangan ini.
Ia mengatakan, untuk itu pemerintah segera berkoordinasi lagi dengan Pertamina untuk mengetahui jatah sesungguhnya yang diberikan kepada Kabupaten Belu. Selain permintaan pemerintah agar Pertamina lebih transparan dalam penyalurannya, setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah ini.
Joachim menjelaskan, masyarakat di Kabupaten Belu, sama dengan masyarakat lain di wilayah RI. Mereka membutuhkan BBM untuk kepentingan memperlancar segala aktivitasnya.
Ia juga meminta Pertamina yang dipercayakan negara untuk mengatur penyaluran BBM tersebut, harus benar-benar bekerja lebih terbuka, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat di daerah ini. Ia memperingatkan masalah ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial di lapangan.
"Pemerintah mengantisipasi hal ini, karena boleh jadi akan timbul persoalan jika pemenuhan akan BBM di tengah masyarkat tidak terpenuhi," kata Joachim.
Terkait adanya pengurangan jatah kuota BBM untuk Kabupaten Belu, mantan staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tetap berharap penyaluran yang dilakukan harus tetap transparan dan jujur.
"Kalau sudah ada kebijakan pengurangan kita tidak bisa buat apa-apa lagi, asalkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di serambi negara ini," kata Joachim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika