REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung dan langkah penanggulangan banjir di DKI Jakarta, sebanyak 34 ribu kepala keluarga (KK) nantinya akan menempati tempat tinggal baru yang layak huni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI dan Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) RI, siap melaksanakan proses pembangunan tersebut.
Kemenpera RI, Djan Faridz, mengatakan, untuk tahap awal pembangunan perumahan atau hunian akan dilaksanakan di atas Pasar Rumput. Ia mengatakan, pembangunan terdapat di beberapa titik. Sama seperti fungsi Pasar Rumput ini, nantinya untuk bangunan di bawah hunian, yang peruntukannya tetap sebagai pasar.
"Bangunan yang akan dibangun di atas Pasar Rumput yaitu setinggi 24 lantai, dengan jumlah lima ribu-an unit," tutur Djan, di Kantor Kemenko Kesra, Jakarta, Jumat (23/11).
Nantinya, lanjut dia, Pasar Rumput akan di bongkar dan di relokasi ke Pasar Glora. Pembangunan ini pun akan membuat Pasar Rumput menjadi pasar dengan standar internasional.
Kenyamanan lingkungan pasar akan menjadi bersih. Bangunan pasar diproyeksikan berlantai dua dan digunakan untuk toko-toko penjualan barang antik serta hasil kerajinan tangan. "Tahap awalnya itu," ucap Djan.
Selain pembangunan perumahan di Pasar Rumput, pembangunan rumah rakyat lainnya akan dilakukan di lahan dinas teknis DKI. Sama seperti Pasar Rumput, di bawahnya pemerintah tetap melayani usaha pasar.
Bentuk normalisasi ini ditujukan pemerintah sehubungan dengan rencana penataan pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung. Langkah konkretnya yaitu dengan memberikan tempat hunian yang layak bagi warga. Dengan syarat warga pun harus bersedia untuk dipindahkan.
Djan melanjutkan, setelah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan, baru kemudian melanjutkan pembangunan kembali di depo Kereta Api Manggarai.
Ia menyimpulkan pula, program ini akan terus dilanjutkan dengan persiapan-persiapan yang selalu diperiksa dan dipantau setiap waktunya. "Ada rencana mengambil lahan di Berland, tapi ini juga masih dikaji," ungkap Djan.
Sementara Gubernur DKI, Joko Widodo, mengatakan, penempatan perumahan warga yang tetap akan mendapatkan subsidi dari pemerintah ini, akan siap di akhir 2013. "Ya, bisa saja. Semoga," harap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika