REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengusaha nyaris angkat tangan dengan demosntrasi yang dilakukan oleh buruh. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan pengusaha akan pasrah dan menyerahkan sepenuhnya urusan demo ini kepada pemerintah.

Pasalnya, ia melihat buruh memiliki tiga agenda besar yang kemungkinan akan menyebabkan demonstrasi tidak akan selesai dalam waktu dekat. Selain kenaikan upah, kata Sanny buruh memiliki agenda untuk menghapuskan sistem outsourcing dan BPJS. “Agenda buruh tidak bisa diprediksi,” ujar Sanny, saat dihubungi, Rabu (21/11).

Pengusaha akan melakukan rapat pada Jumat besok untuk membicarakan langkah yang akan diambil untuk menghadapi agenda baru yang dibawa oleh pekerja. Menuru Sanny, demonstrasi BPJS sebagai rangkaian penekanan yang dilakukan buruh kepada pemerintah.

Menurut dia, pemerintah sejak awal sudah mengalah terhadap buruh. Pemerintah, kata Sanny seringkali menetapkan kebijakan diluar mekanisme yang ditetapkan. Ia mencontohkan mekanisme penetapan upah minimum dalam rapat yang seringkali berakhir dengan voting.

Pemerintah sebagai penengah antara buruh dan pengusaha, memiliki perwakilan jumlah peserta yang lebih banyak. “Dalam rapat, perwakilan pengusaha dan buruh ada lima, pemerintah sepuluh,” ujarnya.

Untuk masalah outsourcing, pemerintah juga justru menerbitkan aturan yang berlawanan dengan ketentuan Undang-undang tenaga kerja. Dalam UU no 13, diatur jenis-jenis pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing. Menurut Sanny, sejauh ini pemerintah belum bisa memahami masukan dari pengusaha. Dalam setiap dialog pengusaha kerap menjelaskan dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika masalah demontrasi tidak segera diredam.

Pengusaha, kata Sanny selalu berfikir pragmatis. Menurut dia, jika pengusaha berfikir berusaha di Indonesia tidak lagi mendapatkan keuntungan, pengusaha akan mengambil langkah mengurangi produksi. Namun, menurutnya, pemerintah belum bisa memahami hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika