Rabu 21 Nov 2012 21:47 WIB

Pengusaha Setuju dengan Tuntutan Buruh, Asalkan...

Rep: Dwi Murdaningsih/ Red: Dewi Mardiani
Ribuan buruh dari berbagai Serikat Pekerja melakukan unjuk rasa mendukung aksi mogok kerja nasional (ilustrasi).
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Ribuan buruh dari berbagai Serikat Pekerja melakukan unjuk rasa mendukung aksi mogok kerja nasional (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengusaha dan pemerintah harus bagi tugas mengatasi demontrasi buruh. Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Harry Warganegara Harun, mengatakan pengusaha pada dasarnya selalu berkeinginan untuk menyejahterakan pegawainya.

Namun, kata dia, semua itu dengan catatan, yaitu jika pengusaha sudah untung. “Jadi pengusaha dan karyawan sama-sama sejahtera,” ujar Harry, Rabu (21/11).

Indonesia, kata Harry, dikenal sebagai negara yang memiliki ekonomi berbiaya tinggi. Pemerintah, kata dia, harus membantu pengusaha agar untung lebih banyak agar bisa memberikan kompensasi yang lebih baik untuk pegawainya. Harry mengatakan pengusaha Indonesia terbebani dengan perizinan yang rumit, bunga bank, infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi.

Jika pemerintah bisa membantu pengusaha mengatasi masalah tersebut, pengusaha akan semakin mudah menjalankan usahanya di dalam negeri. Akibatnya, pengusaha untung dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi karyawan. “Saya setuju tuntutan buruh, asal pengusaha sudah untung,” ujarnya.

Ia khawatir tingginya biaya produksi di Indonesia menyebabkan pengusaha sulit untuk untung. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, dengan beban usaha yang terlalu tinggi ditambah dengan tuntutan buruh, bukan tidak mungkin pengusaha akan memilih menutup pabriknya. “Makanya, antara pengusaha, buruh dan pemerintah harus bersinergi,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement