REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Dahlan Iskan menjamin kontrak kerja sama BUMN pasca pembubaran BP Migas tidak akan terganggu.

"Pemerintah sudah menjamin akan jalan terus. Tidak ada masalah," tutur Dahlan saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.

Menurutnya, BUMN yang berpartisipasi dalam proyek-proyek yang ditenderkan oleh BP Migas dapat menjalankan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya, sebab dampak pembubaran BP Migas tidak mengubah kontrak yang akan dan tengah dijalankan BUMN.

"Yang penting tidak akan berubah apa-apa karena nilainya pasti besar," imbuhnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah membubarkan BP Migas pada Selasa (13/11) karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Putusan itu merupakan hasil dari pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sebelumnya, Dahlan pernah memerintahkan BUMN untuk mengambilalih kontrak migas yang ditenderkan oleh BP Migas sebab nilai kontraknya per tahun mencapai Rp 200 triliun. Oleh sebab itu, ia membuat tujuh kluster untuk mengambil alih tender proyek migas tersebut.

Adapun BUMN yang masuk dalam tujuh kluster itu meliputi PT Rekayasa Industri Persero, PT Pertamina Persero, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Persero, PT Hutama Karya Persero, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Asuransi Jasindo. Ke tujuh BUMN ini akan dipimpin oleh Rekayasa Indonesia.

Dahlan memilih Rekayasa Industri karena sudah terlebih dahulu dan mumpuni menggarap proyek-proyek migas. "Kalau kita bisa merebut sepertiga dari yang ditenderkan itu saja sudah mencapai Rp 70 triliun," tutur Dahlan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika