REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji menegaskan pihaknya tak akan terganggu dengan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Semua kontrak terkait pasokan gas untuk pembangkit listrik ia pastikan aman.
"Sejauh ini tidak, karena kontrak dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bejalan seperti biasanya," katanya saat ditemui dalam kegiatan Launching PLN Corporate University, Rabu (14/11). Ia menuturkan semua berjalan normal.
Lagipula, ia menuturkan bila nanti ada kontrak gas baru, maka kontrak tersebut akan ditangani Kementrian Energi sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian, imbuhnya, bakal dilimpahi wewenang untuk mengatur kontrak gas sementara.
PLN memiliki sejumlah kontrak gas yang pasokannya harus persetujuan BP Migas. Diantaranya pasokan gas alam cair untuk Arun yang akan disalurkan untuk pembangkit listrik PLN di wilayah itu guna elektrifikasi Aceh dan Sumatera Utara.