REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) membantah tudingan sebagai lembaga liberal dan tak efisien. Lembaga itu merasa sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan koridor yang sudah diatur pemerintah.

"Kalau dibilang liberal, liberal dalam hal apa," kata Ketua BP Migas, R Priyono, dalam Konferensi Pers di kantor BP Migas, Selasa (13/11). Soal harga dan alokasi misalnya, ia menuturkan pemerintah yang menentukan.

Apalagi, setiap tahun pihaknya pun sudah bicara dengan DPR terkait alokasi lifting migas, cost recovery. Bahkan kata dia, hal-hal tersebut juga diawasi pemerintah, DPR, Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengadaan (BPKP).

"Maka saya bingung kenapa,"ujarnya. Ditegaskannya, BP Migas bukan lembaga independen tapi bergantung pada pemerintah.

Komentar senada juga diutarakannya untuk tudingan BP Migas yang tak efisien. Menurutnya dalam tiga tahun terakhir, lembaga itu selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari BPK.

"Kalau dibandingkan dengan organisasi sejenis sebelum BP Migas, kami cuma dapat fee satu persen dan tak pernah habis. Retensi juga satu persen berbeda dengan organisasi sebelumnya yang dengan tenaga kerja sepersepuluh dari BP Migas dapat retensi tiga," jelasnya.

Terkait pengusahaan asing yang mendominasi, ia pun menyinyalir BP Migas hanya melanjutkan era Pertamina di mana orang asing kerap datang. "Misal Exxon di Aceh, Kaltim dan Laut Jawa, itu kan sudah ada sejak BP Migas belum hadir," ujarnya.

Ia menuturkan BP Migas hanya menjaga iklim investasi. "Penguasaan asing saya nggak ngerti sebelah mananya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika