REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terus mengeluh mengenai hubungan kerja yang buruk dengan Sekretariat Jenderal (Setjen).
Bahkan, kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan buruknya kinerja mereka dalam proses tahapan dan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu 2014.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, mengatakan komisioner KPU sudah sejak lama mengeluh mengenai masalah ini. Hanya saja, ia sayangkan tidak adanya sikap dan tindakan tegas dari mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Mereka punya kewenangan untuk mengatasi masalah itu. Mereka punya senjata, kok. Pistol plus pelurunya, bukan pistol kosong. Tembakkan saja. Itu sudah saya ingatkan dari dulu. Sekarang, apakah tidak bisa menembak? Kalau dia diuji sejak lama, itu artinya mereka jago menembak semua itu,” kata Ganjar di Jakarta, Jumat (9/11).
Melihat sikap KPU yang masih mempermasalahkan hal itu, Ganjar pun mempertanyakan kepemimpinan dan kemampuan manajerial para komisioner.
Pasalnya, di dalam UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Setjen itu bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Karenanya, jika dianggap tidak memenuhi keinginan komisioner, maka bisa dimintai pertanggungjawaban.
“Misalnya minta data ini tidak didukung, mesti ke sana tidak bisa, minta siapkan anggaran tidak didukung. Kasih surat peringatan. Satu kali, dua kali, tiga kali tidak diikuti, saya pecat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, jelasnya, UU Penyelenggara pemilu mengamanahkan, komisioner bisa mengusulkan usulan tiga nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) kepada presiden setelah berkonsultasi. Presiden yang kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi Sekjen di KPU berdasarkan rekomendasi dari para komisioner.
“Maka kalau kita lihat situasi seperti itu, KPU lambat menyikapinya. Kemudian merengek seolah-olah tidak di-support. Saya punya staf juga di DPR. Begitu tidak support, langsung pecat saja. Kamu punya pistol, ada maling di depan kamu tidak tembak. Itulah KPU,” papar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika