REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan (BK) DPR terhadap lanjutan dugaan kasus pemerasan oknum DPR terhadap sejumlah BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Silahkan BK yang membuka. Saya ini sejak awal diminta untuk memberikan nama ke BK, jadi saya sampaikan. Bukan melaporkan," ujar Dahlan Iskan kepada wartawan usai menjadi pembicara di Seminar Kebangsaan yang digelar Taruna Merah Putih di Surabaya, Jumat (9/11).
Ia juga membeberkan alasan mengapa tidak mempublikasikan nama-nama oknum pemeras DPR ke sejumlah BUMN. Menurut dia, sebagai menteri, dirinya tidak ingin menghukum orang lain.
"Saya ini Menteri BUMN, jadi sudah sewajibnya menjaga BUMN, bukan malah menghukum orang lain. Kalau lapor ke KPK, nantilah saya lihat perkembangannya dahulu," ucapnya.
Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut juga tidak mempermasalahkan tentang munculnya kalangan-kalangan yang menyebut bahwa yang dilakukan hanya sebatas pencitraan. "Ya tidak apa-apa kalau memang ada anggapan seperti itu. Anggapan begitu saja kok," ujarnya.
Di samping itu, terhadap dugaan tentang tidak kuatnya bukti yang disampaikannya, pria kelahiran Magetan tersebut tetap santai menanggapinya karena merasa telah memberikan bukti-bukti kuat ke BK. "Saya menganggap apa yang saya sampaikan itu sudah cukup kuat, meskipun ada alat bukti lainnya," tukas Dahlan Iskan.
Sedangkan, kata dia, jika BK mempunyai niat membuka apa yang sudah disampaikannya maka masyarakat akan mengetahui apa yang terjadi, termasuk bukti yang menguatkan jika ada oknum anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan.
"Kalau BK tidak membuka, terserah mereka. Kalau memang mau membuka, tinggal membacakan saja dan masyarakat akan tahu sendiri, temasuk tentang bukti-bukti," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika