REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan laporannya ke Badan Kehormatan (BK) DPR dilengkapi dengan fakta dan data. Dahlan melaporkan adanya oknum anggota Dewan yang meminta jatah kepada perusahaan BUMN.
Dahlan pun menuturkan permintaan jatah itu sudah sangat serius karena sudah sampai pada tahap menagih komitmen. "Teleponnya lebih 20 kali, SMS-nya lebih dari 20 kali, tambah lagi minta ketemuan," ujar Dahlan mengungkapkan modus oknum anggota Dewan meminta jatah.
Ketika sudah tidak bisa menghindar lagi, akhirnya direksi BUMN tersebut terpaksa bertemu dengan oknum anggota Dewan tersebut.
"Ketika disampaikan tidak ada pos anggarannya, anggota DPR itu malah ngajari, yang bayar jangan BUMN, yang bayar vendor. Kalau itu sudah begitu serius," cerita Dahlan.
Yang mengagetkan, kata Dahlan, salah satu oknum tersebut ke Tanah Suci. "Dari Mekkah pun telpon minta direksi BUMN bantu," tukasnya.