REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan bukti otentik adanya perilaku pemerasan yang dilakukan anggota DPR pada BUMN. Pasalnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak memberikan cukup bukti.
"'Gak da' bukti-bukti yang kami terima menunjukkan bukti-bukti pemerasan," ujar Ketua BK M. Prakosa di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (8/11).
Selama ini, menurutnya, baik dalam pertemuannya langsung ataupun surat yang dikirimkan Dahlan tidak menyebut adanya bukti akurat dan otentik yang bisa kami tindak lanjuti. Sebab, tuduhan Dahlan tersebut hanya berdasarkan keterangan dan kronologis dari Direksi BUMN yang terlibat, artinya itu hanya data sekunder.
"Yang disampaikan Dahlan cuma mendengar peristiwa dari Dirut doang. Dia 'gak' mengalami sendiri. Data itu cuma data sekunder," tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya belum akan membawa kasus ini ke penegak hukum. Meski begitu, BK, kata dia. akan tetap menindaklanjuti hal ini secara etika, yakni akan segera memanggil tiga Direksi BUMN yang terlibat setelah masa reses.
Setelah memanggil ketiga direksi tersebut, setelah itu akan dilakukan pemanggilan pada anggota DPR yang diduga melakukan 'pemerasan' pada BUMN. "Kita akan melakukan pemanggilan berdasarkan laporan Dahlan. Nanti manggil Dirut BUMN dulu baru anggota dewan," kata politisi PDIP ini.
Hal yang sama diungkapkan anggota BK DPR lainnya Alimin Abdullah. Piihaknya, lanjut dia, akan tetap menindaklanjuti laporan mantan Dirut PLN ini secepatnya, meskipun belum cukup bukti.
Di mana BK kata dia akan melakukan pemanggilan terlebih dulu pada tiga Dirut BUMN yang terlibat praktik ini yakni, PT Merpati, PT PAL dan PT Garam. Setelah meminta keterangan dari ketiga BUMN tersebut, pihaknya baru akan memanggil anggota DPR yang diduga sebagai 'pemeras' BUMN.
"Iya, kami akan panggil Dirut BUMN dulu baru kita panggil anggota DPR-nya. Karenakan kita perlu klarifikasi dulu," ungkap politisi PAN ini.
Seperti yang diketahui, Dahlan Iskan telah menyebutkan lima orang anggota DPR yang terlibat praktik kongkalikong dengan pihak BUMN dalam suratnya yang dikirim ke BK Rabu (7/11)kemarin. Sehingga, total nama yang terindikasi sebagai 'pemeras' BUMN yang diungkapkan Dahlan berjumlah tujuh orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika