REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengaku tidak pernah menggunakan kata pemerasan yang dilakukan oleh oknum DPR, melainkan meminta jatah kepada BUMN.

"Sejak awal saya tidak pernah menyebutkan pemerasan. Saya sebut mereka minta jatah kepada BUMN," tutur Dahlan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Dahlan menilai oknum anggota Dewan beranggapan bahwa jatah tersebut merupakan haknya. Sehingga, BUMN diharapkan dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Namun, para direksi BUMN berkeras menolak untuk memberikan dananya.

"Jatah itu katanya (oknum dewan) adalah hak mereka. Tetapi, direktur BUMN tersebut berkeras jatah seperti itu tidak ada. Sehingga, mereka tidak mau memberi," ungkapnya.

Dahlan sebelumnya sudah memberikan delapan nama oknum anggota Dewan kepada Badan Kehormatan DPR RI. Dahlan juga memberikan kronologi kejadiannya.

Dua nama diberikannya secara langsung kepada BK DPR pada Senin (5/11) sekaligus memenuhi undangan BK. Enam nama tambahan diserahkan kepada Sekretariat BK melalui utusan Kementerian BUMN, Kabiro Hukum Kementerian BUMN, pada Rabu (7/11).

Dahlan berujar tidak akan membeberkan identitas oknum dewan tersebut. Sebab, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab BK DPR.

"Saya tidak akan menyebutkan namanya karena komitmen saya bahwa terserah BK DPR untuk menyebutkan namanya. Yang penting saya tidak mau menyebutkan namanya karena dalam laporan saya ke BK tertulis rahasia," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika